Pemerintah Memberikan BLT
Jakarta, 29 Mei 2008
Pemerintah memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT), kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS) di 10 kota besar seperti Jakarta, Medan, Palembang, Yogyakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Banjarmasin, Makasar, dan Kupang, Sabtu(24/5). Sementara itu 24 kota lain, kartu bantuan akan dibagikan paling lambat 15 Juni mendatang.
Hal itu dikatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, saat konfrensi pers di kantor Departemen Keuangan, Jakarta, Jumat (23/5). “Bantuan Langsung Tunai (BLT) diberikan kepada masyarakat miskin sebagai kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM),” jelasnya.
RTS akan menerima kompensasi sebesar Rp. 300 untuk jatah bulan Juni, Juli, dan Agustus. Empat bulan berikutnya akan dibayarkan Rp. 400 ribu. RTS yang menerima BLT harus memenuhi 14 kriteria Rumah Tangga Miskin (RTM) yang didata oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Empat belas syarat tersebut antara lain, luas lantai bangunan 8 m2 per orang, jenis lantai terbuat dari tanah atau bambu, jenis dinding dari kayu, tidak memiliki Mandi Cuci Kakus (MCK) sendiri. Tempat tinggal tidak mempunyai listrik, sumber air minum dari sumur, bahan bakar untuk masak menggunakan kayu atau minyak tanah.
Syarat lainnya yaitu, hanya sekali mengosumsi daging, susu atau ayam, dalam 1 minggu. Hanya makan 1 atau 2 kali sehari, memebeli pakaian baru hanya 1 tahun sekali, tidak sanggup membayar layanan kesehatan seperti Puskesmas. Pendapatan kepala keluarga <>
Menteri Komunikasi dan Informatika, Muhammad Nuh mengatakan, BLT hanya satu paket dari tiga paket bantuan yang disiapkan pemerintah untuk mengatasi kemiskinan."BLT memang tidak dapat menyelesaikan kemiskinan sehingga tidak hanya BLT yang disalurkan," jelasnya seperti yang diungkapkanya pada Antara, Selasa (20/5).
Ketiga paket itu adalah BLT itu sendiri, pemberdayaan masyarakat dan kredit.
"Jika mau diibaratkan, paket BLT itu ikan, paket pemberdayaan itu kail, sedangkan paket kredit itu adalah kolam," ucapnya.Selain BLT, paket lainnya adalah beras rakyat miskin (raskin) dan bantuan operasional siswa (BOS)."Masih banyak masyarakat yang butuh ‘ikan’ semacam ini," katanya.
Untuk paket pemberdayaan, pemerintah akan mengucurkan dana langsung ke desa untuk mengerjakan sendiri proyek yang ada di sekitarnya.
Proyek itu direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri oleh masyarakat tanpa melibatkan birokrasi."Proyek ini juga mengandung unsur membuka kesempatan kerja," jelasnya.
Sedangkan paket kredit adalah pemerintah membuka akses kredit bank kepada rakyat miskin tanpa perlu memakai jaminan."Jaminan kredit ya pekerjaan yang dimiliki rakyat. Saudara-saudara kita ini tidak perlu pakai jaminan kalau pinjam ke bank," ujarnya.
Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Dekominfo), sebelumnya sudah memasang poster-poster mengenai sosialisasi program BLT, 14 kriteria RTM, dan skema penyaluran BLT kepada RTS, di kantor-kantor pos tingkat kelurahan di Indonesia.
Berikut skema penyaluran BLT, data penerima bantuan tahun ini menggunakan database RTS tahun 2005/2006 sebanyak 19,1 juta tetapi data juga di update dari data 1000 kecamatan. Data tersebut dikirim ke PT. Pos Indonesia, lalu kartu BLT dicetak oleh PT. Pos. Kemudian Depsos menyediakan dana sesuai kartu BLT yang telah dicetak. Dana dan kartu BLT tersebut dikirim ke kantor Pos seluruh Indonesia. Selanjutnya dana tersebut dapat dicairkan oleh RTS dikantor Pos terdekat.
Kantor Pos bukan hanya sekedar perantara tetapi juga melakukan pengecekan kelayakan daftar RTS di tingkat kelurahan. Jika memang layak kartu baru akan diberikan. Hasil verifikasi tersebut digunakan sebagai updating awal database RTS oleh BPS yang akan menghasilakan hasil database 2008 untuk penajaman sasaran program bantuan lainya di tahun 2009.
Hal itu dijelaskan Kepala Kantor Pos Cabang Pasar Minggu Sihabudin, ketika ditemui dikantornya, Pasar Minggu, Jakarta Selasa (27/5). “Pihak kita beberapa hari yang lau sudah mengecek ulang warga penerima BLT dikelurahan Pasar Minggu,” ucapnya.
Di Kelurahan Pasar Minggu warga yang menerima BLT sebanyak 1.269 orang. “Sampai hari ini (Selasa-red), 1.093 warga sudah menerima BLT,” paparnya.
Penjaga Loket Pembayaran BLT Kantor Pos Pasar Minggu, Ebraga mengatakan loket akan buka tiap hari kerja mulai pukul 08.00-15.00 WIB, hingga semua dana sudah dibayarkan kepada penerima BLT. “Jadi, warga tak usah takut tak kebagian, semua sudah ada jatahnya masing-masing,” tambahnya.
Ia mengatakan pada hari pertama pembagian BLT warga berdesak-desakan untuk mengambil uang, tetapi keadaan tetap terkendali. “Hari pertama kita buka 5 loket karena banyaknya warga yang dating, kita juga membuka loket khusus lansia untuk mempermudah penerima BLT yang sudah jompo,” jelasnya.
Ebraga juga mengatakan tidak menemui kendala yang berarti dalam pembayaran BLT ini.”Hanya saja banyak warga yang tak mau mengerti bahwa penerimaan BLT ini tidak boleh diwakilkan oleh siapapun, harus yang bersangkutan sendiri yang mengambil,” ucapnya.
Amsyah (54), Penerima BLT warga RT/RW 05/005 Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan mengaku senang bisa menerima uang sebesar Rp. 300 ribu tersebut. “Lumayan untuk nambah-nambahin modal warung saya,” ucapnya.
Nining(28), Penerima BLT warga kelurahan Pasar Minggu, menumpahkan kekecewaannya tidak bisa menerima dana BLT dengan memaki petugas loket, karena kartu BLT yang dibawanya atas nama suaminya. “Nggak ngerti orang kecil banget sih, suami saya kan lagi kerja, diwakilin istrinya nggak boleh,” katanya.
Hal serupa dialami Mahakami (48), warga Pasar Minggu yang juga gagal menerima BLT karena nama yang tercantum pada kartu BLT berbeda dengan nama yang tertera di KTP. “Nama yang ada dikartu BLT nama panggilan saya, karena beda sama KTP saya disuruh minta surat dari RT,” ungkapnya dengan mata berkaca-kaca.
“Padahal uangnya mau saya kirim untuk anak saya yang sekolah di kampung,” tandasnya.(Lan/Ant).
Mau Comments? Klik di sini :D
(0)
100 Tahun Kebangkitan Nasional
Politik Indonesia Belum Seutuhnya Bangkit
Jakarta, 22 Mei 2008
Peringatan seabad Kebangkitan Nasional belum diikuti dengan kebangkitan dan kemajuan di aspek politik di Indonesia. Sejauh ini perubahan politik lebih banyak digunakan untuk mengambil kesempatan oleh sejumlah elit politik untuk melakukan perubahan mobilitas sosial. Itulah pendapat Pengamat Politik dan Dosen Ilmu Politik Universitas Indonesia, Andrinof A Chaniago, ketika ditemui, Selasa(20/05).
“Sebenarnya Indonesia punya kesempatan untuk maju seperti Negara Korea dan Thailand yang juga terkena krisis tahun 1998. Korea dan Thailand sudah memeperbaiki dari ekonomi sehingga bidang politiknya pun maju. Tidak seperti 2 negara lain sistem politik Indonesia tidak didukung oleh kemajuan dibidang Ekonomi.” Ucapnya..
“Padahal kemajuan aspek ekonomi sangat berkaitan dengan kemajuan dalam politik bernegara.” Terangnya. Ia juga menyatakan Negara ini beruntung memiliki Sumber Daya Alam (SDA) yang kaya, seharusnya bisa di eksploitasi dengan sistem yang benar agar mendatangkan profit bagi Negara.
Indonesia sudah melewati perjalanan politik yang cukup panjang. Diawali gerakan Budi Oetomo pada tahun 1905 yang menjadi tonggak kebangkitan bangsa . Dilanjutkan Sumpah Pemuda yang dideklarasikan pada 28 Oktober 1928, kemerdekaan tahun 45. Reformasi yang meruntuhkan orde baru 10 tahun lalu, dan kini telah menggenggam demokrasi dalam bernegara.
“Gerakan reformasi memberikan hasil kebebasan untuk berpolitik, untuk bebas berpendapat. Tapi sayangnya, para politisi memanfaatkan reformasi sebagai peluang untuk mendapatkan kekuasaan dan memanfaatkan pengaruh.” Ungkap Andinof.
Lebih lanjut ia mengatakan, kini muncul kecenderungan menggunakan kekuasaan dan pengaruh yang meluas itu untuk meningkatkan pendapatan pribadi dan kesenangan pribadi. “Motivasi awal mereka sudah salah yaitu mencari kekayaan, setelah menjadi penjabat lantas berperilaku konsumtif dan memiliki moralitas OKB (red -Orang Kaya Baru).” Jelasnya sambil tersenyum.
Ketika disinggung mengenai demokrasi ia mengatakan sebetulnya pemerintah tidak terlalu berperan dalam menegakkan demokrasi, kalaupun ada perannya, tapi tidak begitu signifikan. “Demokrasi sendiri penekanannya pada bagaimana meningkatkan kesejahteraan rakyat, memberikan perlindungan kepada rakyat. Kita bisa lihat itu belum sepenuhnya tercapai.” Tambahnya.
Mau Comments? Klik di sini :D
(0)
25 Tahun Lagi Indonesia Akan Kehilangan Hutan
Jakarta, 7 Agustus 2008
Jika masyarakat dan pemerintah tidak memelihara hutan sekitar 25 tahun lagi Indonesia akan kehilangan hutannya yang tinggal 28% persen. Itulah yang dikatakan Didit Haryo Team Leader Forest Defender Indonesia (FDI) Greenpeace Indonesia, saat ditemui di kantor Greenpeace di Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (31/07).
“Setiap menit Indonesia kehilangan hutan seluas 6 kali lapangan sepak bola”, ucapnya. Pengundulan hutan yang terjadi menyumbang 1/5 dari jumlah keseluruhan emisi gas rumah kaca yang mendorong terjadinya perubahan iklim dunia, yang akan menyebabkan kekeringan berkepanjangan, banjir yang meluas dan naiknya air laut.
Menurut Didit, kerusakan hutan disebabkan industri kelapa sawit yang selalu memperluas areal perkebunannya merupakan masalah terbesar di Indonesia.
Selain itu kegiatan penebangan hutan skala besar oleh perusahaan Hak Pengusahaan Hutan (HPH), Hutan Tanaman Industri (HTI) untuk industri kertas, kebakaran hutan, dan praktek-praktek penebangan illegal juga turut andil.
“Sebenarnya kita tidak memusuhi industri kelapa sawit karena kita masih memerlukan produk-produk kelapa sawit untuk kehidupan sehari-hari, tetapi jangan melewati batas,” tegasnya.
Lebih lanjut Didit mengatakan hutan gambut merupakan cadangan penyimpan karbon yang sangat besar. Sayangnya saat ini hutan gambut mengalamai ancaman yang sangat serius karena perluasan perkebunan kelapa sawit secara besar-besaran.
“Untuk perluasan perkebunan kelapa sawit biasanya membakar lahan gambut untuk dikeringkan, proses pengeringan inilah yang berbahaya. Setelah lahan dibakar gambut lalu dibuat kanal agar air keluar, air tersebut bersifat asam dan melepaskan banyak CO2 ke udara,” jelasnya.
Melalui fakta tersebut Greenpeace mencoba mengajak para pengusaha kelapa sawit untuk mendukung penghentian sementara (moratorium) konversi hutan dan lahan gambut menjadi perkebunan kelapa sawit.
Langkah nyata yang dilakukan Greenpeace dalam menerapkan moratorium lahan gambut dengan meluncurkan Kamp Pembela Hutan atau Forest Defender Camp (FDC) pada Oktober hingga Desember tahun lalu di Riau.
“Selama beberapa bulan di sana para volunteer (sukarelawan-red) melakukan berbagai kegiatan upaya menyelamatkan hutan dan iklim,” katanya. Didit memaparkan bahwa para sukarelawan Greenpeace dibantu warga setempat di Riau, mendokumentasikan pembabatan hutan gambut, pengamatan dan pemadaman api, meneliti keadaan hutan gambut, serta survei keanekaragaman hayati.
“Kami mengamati, mengumpulkan fakta lalu semua bukti kami berikan kepada pihak pemerintah yang berwenang,” jelasnya. Hasil yang didapatkan dari kegiatan FDC, perusahaan kelapa sawit Duta Palma menjadi lebih peduli terhadap moratorium.
“Kami menyambut baik niat dari presiden yang mengatakan untuk menekan penggundulan hutan pada 2015,” ucapnya.
Visi dan misi FDI 2008 salah satunya adalah Zero Deforestsation atau menyetop kerusakan hutan. “Tahun ini kami mencoba lebih mengajak pemuda dan masyarakat Indonesia untuk lebih peduli terhadap hutan untuk mengurang penggundulan hutan dengan cara sederhana yaitu menanam pohon,” kata dia.
“Greenpeace mengajak masyarakat Indonesia untuk menuntut Pemerintah segera menerapkan penghentian sementara (moratorium) atas seluruh kegiatan konversi hutan, merehabilitasi lahan gambut, menghentikan konversi lahan gambut untuk industri kertas dan kelapa sawit,” ungkap Didit yang sudah 2 tahun menjadi volunteer Greenpeace itu.
Mau Comments? Klik di sini :D
(2)
Tentang gw? gw ya gini-gini aja. 
